 |
| pixabay.com |
Pembangunan Indonesia di Era Jokowi dalam Perspektif Amartya Sen
Pengantar
Sejak
awal mula kemerdekaan Indonesia, pembangunan dirancang untuk mengangkat harkat
dan martabat masyarakat Indonesia. Tujuan konkret dari pembangunan tersebut
ialah mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik secara politis maupun
ekonomis. Tidaklah mudah bangsa Indonesia melakukan pembangunan dengan situasi
yang masih chaos. Tentunya
pembangunan harus disesuaikan dengan segala situasi yang terjadi saat itu.
Banyaknya
penduduk di Indonesia menjadi modal penting bagi pelaksanaan pembangunan di
setiap daerah di Indonesia. Jumlah penduduk dan sumber daya alam Indonesia
sangat besar dan bisa mendukung keberhasilan pembangunan. Meskipun demikian,
masyarakat Indonesia nyatanya belum merasa sejahtera. Sebab, tujuan pembangunan
belum tercapai dan masih banyak kendala yang dihadapi masyarakat Indonesia.
Misalnya, pembangunan infrastruktur belum merata di pelosok tanah air,
khususnya di luar Jawa. Di samping itu, jika kita berbicara tentang sumber daya
manusia yang ada, kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak sesuai yang
diharapkan. Dengan kata lain, kapabilitas manusia Indonesia itu rendah dan
kurang bisa mendukung pelbagai model pembangunan di Indonesia.
Malangnya,
pembangunan di Indonesia selama ini masih dan selalu dikaitkan dengan hal yang
ekonomis dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, dalam kaitannya dengan
pendapatan negara, peningkatan pendapatan per kapita atau gross domestic pro duct (GDP) selalu dijadikan sebagai ukuran
pembangunan yang stabil.
Orientasi
pembangunan semacam itu dikritik oleh Amartya Sen. Dalam buku Development
as Freedom (Amartya
Sen 1999:3), orientasi pembangunan semacam itu penting, tetapi
hal yang lebih penting ialah hak sipil dan politis di dalam satu keputusan
bersama. Dalam hal ini, Sen tidak menampik eksistensi pembangunan ekonomi dan
infrastruktur. Namun, pembangunan yang menurut Sen lebih penting diperhatikan
oleh negara ialah pembangunan kapabilitas manusia di dalam suatu negara.
Persoalan Pembangunan di Indonesia
Sebagai
negara yang masih berkembang, Indonesia terus berusaha untuk menggapai kemajuan
dan perkembangan di segala aspek kehidupan manusia Indonesia. Demi menggapai
kemajuan dan perkembangan itu, Indonesia berupaya membangun segala macam hal,
seperti infrastruktur, kehidupan ekonomi, stabilitas politik, sumber daya
manusia, dan lain sebagainya. Pembangunan-pembangunan itu sudah dimulai sejak
lama dan menjadi lebih gencar di era Jokowi, yakni sejak tahun 2014 sampai saat
ini.
Dengan
mengusung slogan “pembangunan dari desa”, Jokowi berusaha membangun Indonesia
dari pinggiran. Bagai oase di tengah padang gurun, gebrakan Jokowi ini disambut
gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia Timur
dan pelbagai daerah pinggiran lainnya di Indonesia. Ada banyak masyarakat yang senang
ide, gagasan, dan inisiatif dari Presiden Ketujuh ini.
Malangnya,
prioritas pembangunan Jokowi di Indonesia tidak seimbang antara pembangunan
infrastruktur dan ekonomi dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Jokowi lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Pada
titik ini, pembangunan yang dibuat Jokowi itu lebih pragmatis. Artinya, dia
mementingkan prinsip “asal jadi”, sehingga janji kampanye yang pernah dia
sampaikan benar-benar terealisasi. Dia tidak mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas pembangunan itu karena prioritasnya ialah pemenuhan visi misi yang
telah diumbarnya. Dengan memenuhi janji politiknya secara nyata, masyarakat
menjadi senang dan bangga dengan dia karena mampu memenuhi janji politiknya.
Apalagi kalau masyarakat hanya melihat kinerja Jokowi dari hal-hal yang tampak
di permukaan saja. Di sini, Jokowi kurang memiliki idealisme yang baik dalam
merencanakan dan mewujudkan pembangunan. Dia tidak menggunakan idealisme akan
pembangunan yang seimbang antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental
manusia.
Akibatnya,
ada banyak pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasar. Ada banyak
pembangunan infrastruktur yang terbengkalai karena tidak dimanfaatkan oleh
masyarakat. Bahkan, waduk yang dibangun untuk mengairi lahan pertanian misalnya
malah dijadikan sebagai tempat pariwisata saja oleh masyarakat. Sebab,
masyarakat Indonesia sudah enggan bekerja sebagai petani dan hanya mau bekerja
di kantor-kantor. Dengan demikian, semegah apa pun infrastruktur dibangun,
tetapi kalau mental dan sumber daya manusia masyarakat tidak diperhatikan,
infrastruktur dan kemajuan ekonomi yang dicita-citakan akan sia-sia.
Oleh
karena itu, hemat penulis, untuk mencegah kemungkinan buruk itu, pembangunan
yang perlu diprioritaskan oleh Jokowi saat ini ialah pembangunan sumber daya
manusia Indonesia. Hal ini bertujuan supaya rencana, proses, dan upaya
pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang kurang baik dan urgen bisa
diminimalisasi. Di samping itu, tujuan dari semuanya itu ialah jika mental dan
sumber daya manusia Indonesia sudah mapan, pembangunan infrastruktur dan
ekonomi akan berdaya guna bagi seluruh hidup masyarakat Indonesia. Dalam hal
ini, kematangan mental dan sumber daya manusia dapat membantu masyarakat
Indonesia untuk memanfaatkan secara baik dan benar semua fasilitas dan
infrastruktur, serta perkembangan ekonomi yang sudah diperjuangkan oleh negara.
Teori Kapabilitas
Amatya Sen, dalam Todaro dan Smith (2015) mendefinisikan kapabilitas
sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang dalam halnya dengan fungsi pilihan
dan perintah atas komoditas. Karena standar kesehatan dan pendidikan yang buruk maka para ekonom pembangunan
menitik berat kan pada aspek kesehatan dan
pendidikan yang ditujukan kepada Negara-negara yang kurang memperhatikan masalah ini, meskipun memiliki
pendapatan yang tinggi.
Dalam pandangan Sen, kapabilitas seseorang merupakan kombinasi pelbagai kemungkinan manusia
yang bisa ia peroleh untuk menjalankan fungsi
dalam hidupnya. Kapabilitas dengan kata lain
adalah bentuk kebebasan untuk mencapai berbagai pilihan dalam mejalankan fungsi
hidup. Hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa idea kapabilitas
bertitik tolak dari dua pengandaian fundamental. Misalnya manusia memiliki
kemungkinan dan hak untuk menentukan diri bagaimana dia hidup. Dalam konteks
ini kebebasan tidak boleh dipandang sebagai sarana untuk sebuah tujuan yang
lain seperti seperti kesejahteraan material. Dalam pandangan Sen kebebasan
merupakan tujuan semua jenis pembangunan.
Pembangunan
merupakan proses yang membebaskan manusia dari semua jenis ketidakbebasan.
Misalnya, bencana kelaparan, kondisi kekurangan gizi, ketiadaan air bersih,
buruknya kondisi kesehatan dan ketiadaan jaminan kesehatan, pembungkaman
kebebasan politik, penginkaran hak-hak dasar, ketiadaan akses pendidikan, kemiskinan,
dan intoleransinsik. Namun kebebasan tidak diartikan sebagai paham liberalisme.
Kebebasan cukup dipahami sebagai bebas dari paksaan pihak lain dan juga
kebabasan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai.
Sen mamahami
kebebasan dalam dua aspek yakni aspek kesempatan dan juga proses. Kedua aspek
ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pembangunan. Kebebasan yang baik
adalah ketika manusia mendapat kesempatan mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Artinya itu sangat bernilai dan juga bermanfaat. Kesempatan dalam kebebasan
membantu memperkuat kemampuan kita dalam menentukan kehidupan yang ingin
dicapai. Kebebasan seperti ini biasa disebut sebagai kebebasan substantif atau
kapabilitas. Dalam pandangannya tentang kebebasan dalam aspek proses, yang
ditekankan di sini adalah kebebasan yang lebih memperhatikan proses memilih
atau pengambilan keputusan. Artinya keputusan itu diambil dengan bebas bukan
karena pakasaan dari pihak lain.
Kedua aspek
kebebasan ini menekankan konsep kapabilitas sebagai ide utama Sen. Hal ini
dikarenakan dengan pendekatan kapabilitas, Sen memberikan catatan terhadap
pendekatan ekonomi yang melihat kemajuan manusia dari pendapatan per kapita.
Hal yang menjadi ukuran utama adalah melihat kualitas hidup manusia pada
kapabilitas diri yakni sejauh mana seseorang memiliki kemampuan untuk meraih
susuatu yang dianggap bernilai dan bermanfaat.
Sen kemudian
memahami bahwa kapabilitas harus dicapai dan diimplementasikan oleh pemerintah
guna menjaga marabat para warganya. Mengimplematasikan kapabilitas bagi setiap
orang merupakan upaya untuk memperlakukan manusia sebaai tujuan, dan bukan
sarana bagi yang lain. Melalui kapabilitas, kita mampu mengatasi masalah
ketidakmampuan secara lebih efektif.
Transformasi Paradigma Pembangunan
Konsep
kapabilitas Amartya Sen menandai paradigma dalam memandang kesejahteraan
seseorang. Lazimnya, kesejahteraan seseorang dapat dinilai dan diukur dari
pendapatan dan utilitas. Paradigma kapabilitas menyajikan sudut pandang baru dengan
menekankan dimensi “eksistensial”, di mana kesejahteraan ditakar dari seberapa
luas ruang kebebasan dan kesempatan aktual yang tersedia bagi seseorang untuk
mencapai dan memilih hidup yang bernilai dan bermakna. Dengan kata lain,
kesejahteraan terutama bukanlah seberapa banyak kekayaan dan kekuatan finansial
atau material yang dimiliki, melainkan seberapa besar lingkup kapabilitas yang
tersedia bagi seseorang. Dengan kapabilitas yang baik, seseorang dapat
mengembangkan kehidupan yang layak dan bermakna dengan orang lain dalam
kebersamaan. Selain itu, konsep kapabilitas Sen menandai peralihan penting
dalam melihat kesejahteraan seseorang bukan hanya dalam kategori dan ukuran
ekonomi semata, melainkan mencakup ruang lingkup yang lebih luas seperti dimensi
sosial, politik, dan budaya.
Paradigma pembangunan berkonsentari dari bawah ke atas. Artinya
pembangunan dimulai dari manusia baru kemudian membangun infrastruktur. Hal ini dapat kita lihat dalam undang-undang yang telah disahkan melalui undang-undang otonomi daerah yang direvisi
sebanyak dua kali, yaitu undang-undang No 22 tahun 1999 menjadi undang-undang No 32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah serta
undang-undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (bunghatta.ac.id, 20/05/2005). Pembangunan dari
bawah ke atas yang di maksudkan di sini ialah pembangunan kapabilitas diri
manusia.
Hal ini juga
ditandai dengan peralihan paradigmatis tentang konsep pembangunan Sen, yakni
pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan
yang berorientasi pada pembangunan manusia. Hal ini menjadi urgen karena tujuan
akhir dari pembangunan ialah meningkatkan harkat dan martabat manusia. Di
samping itu, tujuan lain dari pembangunan ialah memperluas pilihan-pilihan
manusia. Hal ini kita bisa lihat dari dua sisi: Pertama, pembentukan kapabilitas yang berfungsi bagi hidup manusia
tercermin dalam kesehatan serta pengetahuan dan keahlian yang meningkat. Kedua, dengan pembentukan kapabilitas,
manusia dapat menggunakan kemampuannya untuk bekerja dan aktif dalam berbagai
kegiatan baik kegiatan budaya, sosial, maupun politik. Hal ini menjadi langkah
yang baik untuk membangun kesejahteraan bangsa Indonesia.
Satu hal yang perlu diketahui dan diingat oleh Negara dalam
menjalankan pembangunan ialah bahwa pembangunan itu harus dilakukan dengan
komprehensif dan berlandaskan pada demokrasi, yaitu pembangunan yang berasal
dari, oleh, dan untuk
masyarakat. Pembangunan semacam ini merupakan pembangunan demokratis. Dengan
begitu, kemampuan masyarakat akan meningkat, baik itu kemampuan yang berkaitan
dengan kreativitas maupun produktivitas, sehingga masyarakat dapat menjadi agen
pembangunan yang berkualitas pada saat ini dan di
masa-masa yang akan datang.
Pembangunan
yang bersumber pada manusia menjadi penting karena ini merupakan awal dari pembangunan.
Dalam hal ini, pembangunan yang sejati dapat membuat masyarakat menjadi lebih
berdaya. Pada titik ini, pembangunan merupakan serangkaian upaya sadar untuk
membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketidakmerataan atau kesetaraan.
Oleh karena
itu, munculah kesadaran bahwa proses pembangunan harus mampu meningkatkan
kapasitas perorangan dan institusionalnya untuk memobilisasi dan mengelola
sumber daya dan menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata
dalam kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri (Surya Syamsi, 2015). Dalam konteks ini, pembangunan diidealkan sebagai pembangunan yang
mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan
sehari-hari, baik itu dalam kehidupan politik, budaya, agama, sosial, maupun
kehidupan ekonomi.
Dalam kaitannya dengan pembangunan yang konkret di Indonesia
belakangan ini, tak dapat dimungkiri bahwa pembangunan di Indonesia telah
berkembang pesat. Berbagai sektor sepertinya sudah dibenahi secara baik.
Sebagaimana yang sudah disinggung di bagian awal tulisan ini, bahwasanya salah
satu orientasi pembangunan Indonesia masa kini ialah pembanguan infrastruktur di
hampir semua wilayah di Indonesia. Namun yang menjadi kendala bagi kita ialah
kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembanguan manusia. Perhatian yang
berlebihan pada pembangunan infrastruktur menyebabkan munculnya ketidakpedulian
terhadap pembangunan manusia. Misalnya, ada begitu banyak orang belum
mendapatkan pendidikan secara baik bahkan tidak bisa bersekolah. Terhadap hal
ini, pemerintah seakan kurang peduli dan
lebih memprioritaskan pembangunan waduk di semua wilayah di Indonesia.
Padahal, menurut Sen, hal yang menjadi prioritas dari setiap
pembangunan ialah membangun sumber daya. Hal ini dibuat karena untuk membangun
Negara yang baik, Negara membutuhkan sumber daya yang baik pula. Hal ini
dilakukan agar setiap orang mampu membangun diri sendiri untuk berkembang
hingga mencapai hasil yang diinginkan. Pemerintah tidak hanya berpikir tentang
cara meningkatkan pendapat per kapita dan konsumsi masyarakat, tetapi lebih
dari itu pemerintah harus menjamin terbukanya kesempatan untuk semua orang atau
masyarakat menikmati pendidikan dan kesehatan, kemudian baru fasilitas publik.
Sebab, pembentukan kapabilitas itu dapat tercermin dalam kesehatan, pengetahuan
dan keahlian yang meningkat. Dengan kapabilitas, seseorang mampu mengembangkan
kemampuannya untuk bekerja dan merealisasikan dirinya, sehingga memiliki kehidupan yang layak dan bermakna. Konsep kapabilitas Sen
menandai peralihan penting dalam upaya dan proses pembangunan, sehingga
mampu melihat kesejahteraan yang mencakup semua aspek
kehidupan seperti dimensi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pembangunan yang
bersumber pada manusia menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejahtera
dalam berbagai aspek kehidupan.
Penutup
Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
pembangunan kapabilitas itu penting untuk diutamakan dalam pembangunan di
Indonesia. Dengan pembangunan kapabilitias, kehidupan manusia Indonesia dapat
menjadi lebih sejahtera di semua aspek kehidupan. Dengan begitu, pembangunan di
Indonesia tidak menjadi pincang atau hanya berat sebelah di dalam pembangunan
infrastruktur dan ekonomi. Sebab, sebagaimana Sen, penulis optimis bahwa ketika
pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil
yang memuaskan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi akan berhasil juga
seiring suksesnya pembangunan sumber daya manusia tersebut. Pada titik ini, pembangunan
sumber daya manusia dapat menjadi payung yang dapat merangkul, menaungi, dan
mengayomi pembangunan pada aspek yang lain.
________________________
Aphing Suwardi berasal dari Manggarai. Kini sedang menjalankan pendidikannya di IFTK Ledalero.
0 Comments